Pangandaran, infopangandaran.id– Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran, Jalaludin, mengimbau masyarakat tetap jernih dalam menyikapi gelombang aksi di sejumlah kota besar.
Ia menilai sebagian demonstrasi telah keluar dari tujuan awal. Menurutnya, eskalasi di beberapa daerah justru mengarah pada tindakan tidak sehat.
“Kalau dilihat dari berbagai daerah, saya kira sudah melenceng dari tujuan. Kesan-nya jadi penyerobotan, penjarahan, sehingga hilang esensi perjuangan sesungguhnya. Mudah-mudahan di Pangandaran tidak terjadi,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Meski demikian, Jalaludin menegaskan DPRD tidak menutup diri terhadap kritik yang membangun.
“Kalau demo-demo berorientasi pada pengelolaan pemerintahan Pangandaran, kita welcome. Tapi mudah-mudahan efek dari yang ada di luar, Pangandaran kita bisa jernih,” katanya.
Baca Juga: Jeje Wiradinata Pantau Aksi di DPRD Pangandaran
Terkait isu kesejahteraan DPR RI yang ramai di media sosial, Jalaludin menilai terjadi penyederhanaan yang menyesatkan.
“Rp 106 juta itu termasuk tunjangan perumahan. Awalnya Rp 56 juta plus fasilitas rumah. Karena rumah dikosongkan, maka diberikan uang. Jadi bukan gaji pokok Rp 106 juta per bulan,” jelasnya.
Soal video joget anggota DPR RI, ia menegaskan konteksnya bukan perayaan kenaikan gaji.
“Saat itu sedang paripurna, ada musik perjuangan dari mahasiswa. Anggota DPR spontan berjoget. Sayangnya di medsos digiring seolah euforia kenaikan kesejahteraan,” katanya.
Jalaludin mengkritisi lemahnya counter-isu pemerintah. “Kalau sudah digoreng di medsos, masyarakat langsung percaya. Padahal tidak benar gaji DPR RI dihitung Rp 3 juta per hari,” ungkapnya.
Menanggapi wacana pembubaran DPR RI, ia menilai isu tersebut tidak berdasar. “DPR RI itu unsur penting negara. Eksekutif, legislatif, yudikatif satu kesatuan yang saling mengontrol. Bagaimana kalau negara ini hanya dijalankan eksekutif saja?” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya perbaikan kualitas representasi rakyat, yang penting masyarakat mendorong lahirnya dewan yang bermoral dan kompeten.
“Sistem sudah terbuka, masyarakatlah yang menentukan kualitas DPR maupun DPRD. Membubarkan DPR itu isu yang tidak berdasar,” pungkasnya. (Dru)