Pangandaran, infopangandaran.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya agar kebijakan pembangunan di daerah berpihak pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta nilai religius yang menjadi fondasi utama.
Pandangan itu mereka sampaikan dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Fraksi PKB Pangandaran, Hendra Lesmana, menegaskan APBD harus dirancang dengan orientasi pada kebutuhan masyarakat.
“APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Bagi kami, APBD adalah instrumen utama pembangunan yang harus membawa kemaslahatan nyata bagi rakyat,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Hendra juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah menyusun Raperda APBD 2026.
“Kami memberikan penghargaan kepada Pemda. Namun, kami menegaskan APBD ini harus dikelola transparan, akuntabel, dan diarahkan sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKB menyoroti isu hutang daerah. Menurut Hendra, menambah hutang hanya akan membebani masyarakat dalam jangka panjang.
“Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sesaat. Karena itu, Fraksi PKB menegaskan hutang daerah tidak boleh ditambah lagi,” tegasnya.
Baca Juga: Kasus Klinik Syaibah Berlanjut, dr Erwin Gugat HRD di PN Ciamis
Terkait reforma agraria, Hendra menilai langkah itu menjadi kunci kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan.
“Sebagai daerah pertanian dan nelayan, reforma agraria harus dilaksanakan serius dan sistematis. Pemerintah daerah wajib membuat agenda yang jelas serta selaras dengan kebijakan pusat. Reforma agraria harus menjawab persoalan ketimpangan lahan dan memberi kepastian bagi petani serta nelayan,” paparnya.
Dalam bidang infrastruktur, Hendra mendukung pembangunan sekaligus menekankan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada.
“Jangan hanya membangun jalan atau jembatan lalu membiarkannya rusak. Pemeliharaan berkelanjutan adalah kewajiban agar masyarakat terus mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Hendra juga menegaskan pentingnya penataan pendidikan dan kesehatan.
“Pendidikan adalah hak dasar rakyat, maka harus merata, berkualitas, dan terjangkau. Begitu pula kesehatan, harus diperkuat sampai ke desa dengan tenaga medis dan fasilitas yang memadai,” katanya.
Isu lingkungan dan mitigasi bencana turut mendapat perhatian. “Permasalahan sampah di Pangandaran semakin kompleks. Kami mendorong agar pengelolaan sampah jadi prioritas, melalui edukasi, penguatan bank sampah, dan teknologi daur ulang. Selain itu, sebagai daerah pesisir, mitigasi bencana harus diperkuat dengan pendidikan kebencanaan dan sarana evakuasi yang layak,” jelasnya.
Di akhir pandangan, Hendra menekankan penguatan ekonomi lokal serta peningkatan PAD dari pariwisata.
“Pertanian, peternakan, dan UMKM harus diperkuat lewat akses modal, teknologi, dan pasar yang luas. Untuk PAD, pengelolaan pariwisata wajib profesional dengan sistem digitalisasi retribusi agar transparan dan tidak bocor,” tandasnya. (Dru)