PANGANDARAN, INFOPANGANDARAN.ID-Ratusan warga Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, menggelar demonstrasi damai di Bunderan Cikembulan. Senin (9/9/2024)
Warga berbondong-bondong membawa spanduk dan poster. Mereka menolak keras pembangunan fisik oleh individu di areal sempadan Cikembulan Pass yang selama ini menjadi areal publik.
Koordinator Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan Pass, Iwan Hardiana, mengatakan warga tidak pernah diberi informasi soal rencana pembangunan. Bahkan Seseorang dianggap sering mencatut nama Panglima TNI dan Bupati Pangandaran.
“Ini gerakan moral warga terkait keberadaan dan aktivitas pembangunan di Cikembulan Pass, yang dulu tempat tersebut adalah pusat kegiatan Warga.” Katanya.
Menurutnya, warga memprotes arogansi tanpa sosialisasi. Pencatutan nama Panglima TNI dan Bupati oleh Individu dalam HPL sempadan pantai tidak benar dan mencemarkan nama baik.
Iwan menuturkan sebelum HPL dikeluarkan harus ada aturan yang mengatur, seperti Perbup. Warga akan mendukung pembangunan selama aspek hukum terpenuhi dan bermanfaat.
“Kami mempertanyakan, kenapa lahan publik diprivatisasi seperti milik pribadi. HPL juga tidak boleh diberikan ke individu karena rawan diperjualbelikan,” Ujarnya
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencabut tulisan Pos Satpam atau Security Sopo Jodam di areal publik sempadan Pantai Cikembulan. Karena tulisan tersebut terkesan milik pribadi.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata didampingi Kapolres dan Dandim, menanggapi permintaan perwakilan warga di salah satu hotel Pangandaran. Dirinya mengapresiasi kepedulian warga dan berjanji akan mengirim surat kepada Toto Hutagalung untuk menghentikan pembangunan sementara.
“Saya akan kirim surat ke Pak Toto untuk menghentikan kegiatan sampai ada kejelasan legalitas atau izin resmi dikeluarkan. Hal lainnya jangan dulu,” Tandasnya
(Dru/InfoPangandaran.id)