Pangandaran, infopangandaran.id– Menyikapi pemberitaan hutang Pemda Pangandaran, H. dr. Erwin Mochamad Thamrin sebagai Ketua Forum Masyarakat Peduli Pangandaran (FMPP) punya sedikit tanggungjawab dalam menyikapi dinamika yang ada.
H. dr. Erwin M. Thamrin mengungkapkan, dirinya adalah salah satu yang terlibat dalam penolakan pinjaman Portofolio sebesar Rp. 350 milyar.
“Saya pikir beredarnya di media-media, berawal dari pertama kali kunjungan pak Erwan sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, yang merasa kaget bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki utang sampai Rp. 412 milyar. Kemudian mendapat sanggahan dari Calon Gubernur lain (Jeje, red). Yang menyatakan bahwa Pak Erwan ga harus turut campur dalam Pangandaran. Karena walau bagaimanapun Sumedang juga punya yang berarti tidak perlu dibanding-badingkan dengan Pangandaran,” katanya kepada sejumlah wartawan, Rabu (09/10/2024)
Menurutnya, isu ini jangan ditanggapi secara skeptis oleh calon manapun dalam Pilkada Pangandaran. Sebab, hutang tersebut permasalahan yang harus diselesaikan.
“Justru saya mendorong dari setiap pasangan calon dapat memberikan pemikirannya, komitmen-komitmen kedepan. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai permasalahan hutang ini dianggap bukan permasalahan yang besar.” tegas dr. Erwin
dr. Erwin menjelaskan, jika ditelisik jawaban dari pemerintah, penyebab hutang tersebut dampak dari bencana covid-19 yang melanda beberapa tahun lalu. Padahal, virus covid-19 bukan hanya menyerang Pangandaran saja, akan tetapi menyerang secara global.
“Dengan adanya refocusing itu bukan menambah anggaran, hanya mengalihkan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan covid,” paparnya
Permasalahan ketika covid, hanya tidak tercapainya pendapatan, karena terjadinya force majeure.
“Yang kami sayangkan, kenapa waktu itu tidak dilakukan evaluasi RPJMD untuk menyesuaikan sehingga tidak harus berhutang?,” tandas dr. Erwin
Lebih lanjut dr. Erwin mengatakan, hutang ini bukan perencanaan. Pasalnya, setiap tahun Pemerintahan Pangandaran berhutang ke Bank Jabar dengan kisaran kurang lebih Rp. 150 miliar.
“Secara logika, jika APBD tersebut punya hutang seharusnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Kenapa harus berhutang? Itu yang menjadi pemikiran saya.” imbuhnya
Maka sampai sejauh ini, dirinya menolak resolusi portofolio hutang dengan masa pinjaman selama 10 tahun. Bukan tanpa sebab, karena menurut dr. Erwin, jika beban hutang dikalikan bunganya. Maka itu akan menjadi beban berat bagi Pangandaran.
“Jika melihat hukum ekonomi, justru yang harus dilakukan adalah mengetatkan anggaran pembelanjaan dan yang kedua meningkatkan pundi-pundi pendapatan. Bukan lantas berhutang untuk menutup hutang. Ini yang tidak kita harapkan,” ujarnya
Tetapi ia dan rekan lainnya merasa bersyukur, pasalnya upaya pencegahan pinjaman hutang ke pihak ketiga itu membuahkan hasil, dengan adanya penolakan dari pihak pusat. Karena sebelumnya, Presidium Pangandaran telah mengirim 31 seri surat pencegahan pinjaman hutang ke pemerintah pusat maupun Presiden.
“Qodarulloh, sampai sejauh ini tidak direalisasikan. Ini karena tidak ada rasionalisasi daripada portofolio itu sendiri,” tutur dr. Erwin
Sementara itu, Ketua forum Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) Afudin menambahkan, isu hutang ini jangan dijadikan alat black campaign untuk saling menyalahkan di masa Pilkada ini.
“Saya berharap kepada kedua simpatisan para calon jangan sampai menjadi perdebatan yang akhirnya menjadi permasalahan personal,” harapnya
Sebab menurutnya, sesungguhnya kedua paslon tersebut akan mengambil solusi berhutang kembali ketika menangani masalah hutang Pemda. Bocoran informasi ini, adanya pernyataan dari kedua paslon setelah melakukan pertemuan internal bersama.
“Artinya hutang akan dibayar dengan berhutang kembali,” ujar Afudin
Afudin berpesan, kepada masyarakat dari kedua belah pihak jangan sampai masalah ini menjadi sumber petaka ataupun tidak kondusifnya di Pangandaran.
“Adapun perbedaan pilihan itu bukti demokrasi, hutang tetap hutang yang menjadi buah pikiran untuk semua masyarakat Pangandaran,” ucapnya
Afudin berharap, terkait bagaimana solusi penyelesaian hutang ini, dapat dijadikan bahan oleh pihak KPU Kabupaten Pangandaran dalam perdebatan terbuka oleh kedua Paslon.
“Ya kami berharap pihak KPU dapat menerima harapan kami ini dan menjadikan bahan pokok dalam perdebatan kedua paslon secara terbuka,” pungkasnya
(Agus G/infopangandaran.id)